Sebuah pepatah kuno berkata, 'Kekuasaan cenderung korup' Benarkah demikian? Boleh jadi benar. Kekuasaan
yang berlebih dan terlalu kuat menyebabkan suatu keadaan menjadi tidak
seimbang. Dalam politik sah-sah saja berkata demikian. Faktanya,
pemimpin yang otoriter pun akan membuat negara menjadi kuat jika ia adil
dan tegas kepada rakyatnya. Seperti halnya Perdana Menteri Singapura,
Lee Kuan Yew. Tentulah ia dihormati dan dikagumi.
Di sejumlah negara yang masih memegang prinsip ideologi kerajaan,
seperti di Brunei, Inggris, dan Malaysia, atau imamiah semacam di Iran
(presiden di bawah kendali pemimpin spiritual Ayatullah) negara terasa
begitu kuat peranannya. Bahkan, di Cina yang menganut paham komunis
sekalipun mampu menjadi Negara Adidaya baru. Pada 2010, diberitakan
bahwa ekonomi dunia didominasi oleh Cina.
Sementara sejumlah negara Eropa,
termasuk Amerika, mengalami stagnan dan tidak ada terobosan. Bahkan,
Yunani dinyatakan bangkrut. Yang paling mengejutkan lagi, pada 2010,
Cina sudah berhasil membuat purwarupa (prototype) pesawat siluman dan
rudal penghancur kapal induk. Selain Cina, negara Iran yang notabene
diembargo oleh PBB malah bisa mandiri dan berdikari dengan membuat
kemajuan di bidang IPTEK, teknologi komunikasi satelit, nuklir,
persenjataan balistik dan lain sebagainya
.
Contoh-contoh
tadi adalah negara yang pemimpinnya otoriter. Hal ini berlawanan dengan
negara yang berpaham demokrasi. Segala sesuatunya harus diselesaikan
melalui jalur perundingan terlebih dahulu untuk mencapai mufakat. Sistem
demokrasi pernah berhasil di sejumlah negara, namun banyak juga yang
gagal. Uniknya, dan mungkin satu-satunya di dunia, Indonesia adalah
negara dengan ideologi Pancasila dan menggunakan sistem
demokrasi. Secara de facto, Indonesia adalah republik, akan tetapi di
dalam negara republik terdapat wilayah-wilayah yang masih berbentuk
kerajaan dan dipimpin oleh raja (setingkat gubernur).
Menurut pengamat politik
Indonesia, R. William Liddle, "Sistem demokrasi liberal sesuai keinginan
masyarakat Indonesia. Dalam kaitan dengan demokrasi, pers Indonesia
telah mencerminkan kebebasan berpendapat. Tantangan demokratisasi di
Indonesia bagaimana memperbaiki sistem kepartaian supaya pemimpin partai
adalah orang yang kompeten, jujur, dan mewakili kepentingan masyarakat.
Masa depan demokrasi di Indonesia bisa membanggakan. Hal ini dulu tak
terbayangkan oleh banyak pengamat, termasuk saya."
Teori dan Prinsip Kekuasaan
- Monarki. Bertumpu kepada satu orang yang biasa disebut raja. Meskipun raja adalah penguasa tertinggi, akan tetapi pelaksana harian yang menjalankan pemerintahan adalah perdana menteri (PM). Negara-negara yang berbasis kerajaan, di antaranya Brunei, Malaysia, Spanyol, Belanda, Inggris, Saudi Arabia, dan Jepang.
- Aristokrasi. Di antara sistem kekuasaan sepertinya aristokrasi adalah sistem yang paling sedikit digunakan. Pasalnya, negara dipimpin oleh aristokrat. Yakni, segelintir orang yang memiliki pengaruh besar dan tidak selalu berasal dari bangsawan. Hal ini kebalikan dari monarki.
- Demokrasi. Secara teori, demokrasi selalu bertumpu kepada 'suara rakyat adalah suara Tuhan'. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kelemahan sistem ini adalah ketika suara setiap orang dianggap sama. Misalnya, ketika Pemilu, nilai suara pemulung sama dengan suara seorang profesor. Sistem demokrasi memiliki perwakilan. Dalam hal ini, berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawal jalannya demokrasi.
Pertanyaannya, sistem dan teori kekuasaan seperti apakah yang bisa diaplikasikan?
Share this article :
